Pranata Humas Ahli Pertama Diskominfo Jatim
Menjelang Pemilu 2024, tantangan humas pemerintah mendapat terhitung berat. Sebagai penyampai informasi, mereka diharapkan ikut menyosialisasikan program pemerintah, termasuk pesta demokrasi, dengan tetap menjaga netralitas. Kini, semakin mendekati pemungutan suara, potensi kerawanan Pemilu meningkat. Antara lain menyangkut politik uang, netralitas, hoaks di media sosial, politik identitas, dan SARA.
Insan kehumasan dituntut bisa terus menyebarkan hal positif, serta ikut menangkal berita hoaks yang menyebar di masyarakat. Artinya harus bisa membedakan, mengidentifikasi, serta mengelola suatu informasi bermanfaat atau tidak. Humas, baik secara individu maupun bagian dari lembaga, perlu menjadi clearing person of information, yang bisa untuk menarasikan hal positif, dan melakukan kontra narasi terhadap berita hoaks.
Informasi menjadi sebuah kekuatan. Maka, perlu sikap kehati-hatian dalam menyebarkan informasi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, jujur, adil, memiliki kebenaran, dan akuntabilitas. Humas pemerintah juga perlu membuat strategi komunikasi yang tepat dalam menyampaikan informasi mengenai pemilu dan menangkal hoaks. Namun, tetap harus menjaga netralitas.
Selanjutnya bagaimana meng-counter berita hoaks yang beredar di masyarakat, namun jangan sampai mengabaikan persoalan etika, apalagi jika menyangkut isu yang sensitif. Caranya, bisa membuat penyataan menggunakan akun resmi SKPD, yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam menghadapi Pemilu 2024, ASN dan insan badan publik mesti tetap netral. Mereka menjadi corong keterbukaan informasi publik di bidang masing-masing, dengan tetap menjaga netralitas, serta berhati-hati di media sosial.
Humas pemerintah memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan narasi dan informasi damai. Dapat berperan sebagai jembatan, yang membantu mengomunikasikan pesan antara pemerintah dengan masyarakat. Di sisi lain, humas pemeirntah juga menjadi corong terdepan pemerintahan, sehingga apa yang disampaikan menjadi contoh bagi masyarakat.
Bagi humas pemerintah pengelola media pemerintah juga perlu meningkatkan fungsi kehumasan dalam mengelola informasi, dan bersiap menghadapi tantangan menjelang Pemilu 2024 mendatang. Sehingga humas pemerintah patut memberikan contoh yang baik, mengedukasi masyarakat agar tidak berat sebelah dalam memilih.
Humas pemerintah juga dipastikan tidak boleh menjadi anggota tim sukses partai maupun calon presiden atau calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Peran Humas adalah melakukan counter atau kontra narasi terhadap disinformasi atau hoaks yang biasanya merajalela pada saat pemilu.
Sudah semestinya Humas Pemerintah sudah dapat mengambil langkah antisipasi beredarnya disinformasi, malinformasi, dan misinformasi di tahun politik menjelang Pemilu 2024. Langkah ini dinilai penting karena peredaran disinformasi ini akan berpotensi membentuk polarisasi di masyarakat luas, yang akan memengaruhi suasana Pemilu Serentak yang kondusif. (*)
