KabaRI.id (Surabaya) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Ony Setiawa, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto membuka kran impor dengan menghapus sistem kuota dan menggantinya dengan tarif.
Ia menekankan bahwa dengan kebijakan ini, pemerintah harus menaikkan tarif impor terhadap komoditas yang perlu dilindungi, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Yang perlu dilindungi seperti sektor pertanian, peternakan, dan yang berkaitan dengan UMKM, maka tarif impor harus dinaikkan,” ujar Ony Setiawan pada Jumat (11/4/2025).
Ony menegaskan perekonomian lokal rakyat harus diperkuat, terutama dalam sektor kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan pendidikan agar tetap terkendali.
“Perekonomian lokal rakyat harus kita jaga, kebutuhan sandang, pangan, dan pendidikan harus terkendali betul,” katanya.
Dirinya juga menilai bahwa Indonesia tidak perlu bergantung pada sektor manufaktur yg tidak strategis, dan tidak menguasai hidup orang banyak. Sebaiknya pemerintah lebih fokus pada pengembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
“Manufaktur yang tidak ada kaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak usah di prioritaskan. Justur kita harus lebih prioritas di UMKM sebagai tumpuhan karena terkait hajat hidup orang banyak,” tegas Anggota Komisi B DPRD Jatim ini.
Lebih lanjut, Ony menekankan sektor pertanian harus tetap berada di tangan masyarakat lokal dan tidak dikuasai oleh pihak asing. Jawa Timur, menurutnya, harus menjadi penyangga utama kebutuhan pangan nasional.
“Pertanian jangan sampai dikuasai orang lain. Jawa Timur harus jadi stok penyangga kebutuhan pangan dan lainnya,” tegasnya.
Pihaknya meminta agar anggaran pemerintah diarahkan untuk memperkuat sektor dasar seperti sandang, pangan dan papan, serta sektor kesehatan yang strategis bagi masyarakat.
“Anggaran harus diarahkan ke sektor dasar seperti sandang, pangan, dan papan,” ujarnya.
Menurutnya, tarif impor yang tinggi harus diterapkan untuk sektor pangan dan kesehatan agar sektor tersebut bisa terlindungi dan para petani lokal tidak mengalami kerugian.
“Urusan pangan dan kesehatan harus dikenakan tarif tinggi untuk impor, agar sektor ini bisa dilindungi dan petani tidak tumbang,” imbuh Ony.
Dirinya mencontohkan bahwa daging impor yang lebih murah dapat mengalahkan harga daging lokal, dan beras lokal sulit bersaing dengan beras impor dari Vietnam. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa setiap produk impor harus dikenakan tarif tinggi agar tidak merugikan produk dalam negeri.
“Daging impor murah, kalah daging lokal. Kemudian beras kita kalah dengan Vietnam. Kalau ada impor harus dikenakan tarif tinggi,” tutup politisi asal Dapil Tuban-Bonegoro itu. (fah)
